Dalam Komunikasi 2 Hakim PN Jaksel Gunakan Kode ‘Ngopi’

Dalam Komunikasi 2 Hakim PN Jaksel Gunakan Kode 'Ngopi'

Banyak Bonus Menanti Anda, Hanya Dengan Bergabung Bersama Kami. Silahkan Saja Langsung Klik Disini Untuk Dapatkan Bonus Yang Melimpah Dari Kami

Dalam Komunikasi 2 Hakim PN Jaksel Gunakan Kode ‘Ngopi’ – Dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Iswahyu Widodo serta Irwan, diputuskan jadi terduga perkara perkiraan suap berkenaan masalah perdata. Suap itu disangka dikomunikasikan lewat penghubung bernama Muhammad Ramadhan (MR), sebagai panitera alternatif di PN Jaksel.

“Dalam proses persidangan, diindikasikan pihak penggugat lakukan komunikasi dengan MR jadi pihak yg disangka penghubung untuk hakim,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata kala jumpa wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/11/2018).
KPK menyangka berlangsung transaksi dari pihak penggugat, Berbudi Fitrawan, terhadap Ramadhan sebesar Rp 150 juta. Lalu disangka sudah disetujui kalau hakim akan terima kembali sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir.

Dalam komunikasi itu, KPK mengidentifikasi kode suap. Kode suap disebut ialah ‘ngopi’.

Klaim Bonus Deposit 10% Dan Seterusnya, Bonus Cashback 5% Tiap Minggunya, Bonus Rollingan 0.7%, Bonus Referensi Teman 5% Hanya Dengan Deposit 50 Ribu

Lihat Kontak Kami Klik Disini :

“Dalam komunikasi, teridentifikasi kode yg dimanfaatkan ialah ‘ngopi’. Yg ada pada perbincangan diungkapkan ‘bagaimana? jadi ngopi tidak?'” tutur Alexander.

Dalam kasusnya, pemberian uang disangka berkenaan dengan perlakuan masalah perdata dengan penggugat Isrulah Achmad serta tergugat Williem JV Dongen serta ikut tergugat PT Asia Pacific Mining Sumber. Tuntutan perdata ini berkenaan penundaan kesepakatan akuisisi PT CLM (PT Citra Lampia Mandiri) oleh PT APMR di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tuntutan ini didaftarkan pada 26 Maret 2018.

Pengacara Berbudi Fitrawan, dimaksud KPK, menitipkan uang SGD 47 ribu atau sama dengan Rp 500 juta terhadap Muhammad Ramadhan (MR) untuk diserahkan terhadap majelis hakim.

“Disangka awal mulanya majelis hakim sudah terima uang Rp 150 juta dari AF lewat MR untuk pengaruhi putusan celah supaya tak diputus NO yg dibacakan pada bulan Agustus 2018 serta disetujui akan terima kembali sebesar Rp 500 juta untuk putusan akhir,” tutur Alex.

KPK lalu memutuskan Widodo, Irwan, serta Ramadhan jadi terduga penerima suap. Disamping itu, Berbudi serta satu orang-orang, yaitu Martin P Silitonga, diputuskan jadi terduga pemberi suap.

Widodo, Irwan, serta Ramadhan dijaring dengan Clausal 12 huruf c serta/atau Clausal 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 juncto Clausal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berbudi serta Martin dikenai Clausal 6 ayat (1) huruf a serta/atau Clausal 13 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 juncto Clausal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

You might also like