Suharto Di Stempel Sebagai Guru Korupsi Pendukung Prabowo Tidak Terima

Suharto Di Stempel Sebagai Guru Korupsi Pendukung Prabowo Tidak Terima – PDI Perjuangan menyetempel Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi guru korupsi. Sudah pasti, banyak simpatisan The Smiling General tidak terima dengan cap itu.

Pengakuan calon presiden nomer urut 02, Prabowo Subianto, berubah menjadi awalan. Prabowo bicara masalah korupsi di Indonesia yg terlalu kronis seperti kanker fase 4. Ia ingin mengubah jika berubah menjadi presiden.

“Korupsi di Indonesia sudah kronis. Ini yg mengakibatkan kerusakan hari depan kita,” kata Prabowo waktu berubah menjadi pembicara di The World in 2019 Gala Dinner di Grand Hyatt Hotel, Singapura, Selasa (27/11/2018).
Bereaksi atas hal tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah menyikapi pengakuan Prabowo masalah korupsi di Indonesia. Menurut dia, Soeharto, yg notabene sempat berubah menjadi mertua Prabowo, merupakan pengajar penyelewengan duwit rakyat.

“Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai sama Tap MPR Nomer XI Tahun ’98 itu eks presiden Soeharto serta itu merupakan eks mertua Pak Prabowo,” papar Basarah terhadap wartawan di Megawati Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Partai Berkarya bereaksi. Tidak hanya adalah simpatisan Prabowo Subianto, Berkarya merupakan partai yg di pimpin Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto). Sudah pasti elite Berkarya tidak terima Soeharto distempel menjadi guru korupsi oleh PDIP.

“Jangan sampai menzalimi serta mencicip Pak Harto begitu. Kami anak ideologis beliau di Partai Berkarya tidak terima,” kata Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang waktu dihubungi, Rabu (28/11/2018).
Sekjen Berkarya itu berasumsi gak sempat ada bukti yg menjelaskan Soeharto mengerjakan korupsi. Terkecuali itu, Tap MPR 11/1998 terkait Penegakan Hukum Pidana Korupsi tidak menunjuk ke Soeharto lewat cara pribadi.

“Lihatlah lewat cara verbal, tidak menunjuk ke pribadi Pak Harto. Beliau peletak basic pembangunan serta kita nikmati saat ini. Bangsa yg besar merupakan bangsa yg menghormati banyak pahlawan serta pendahulunya,” tambah Andi.

Tap MPR Nomer XI Tahun 1998 terkait Penyelenggara Negara yg Bersih serta Bebas Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme dipakai buat menegakkan hukum pada tersangka pidana korupsi. Mencuplik buku ‘Hari-hari Paling akhir Jejak Soeharto Sesudah Lengser, 1998-2008’ karya detikcom Files, Tap MPR itu mengontrol terkait penyelenggaraan negara yg bersih serta bebas KKN yg mengharuskan pengusutan eks presiden Soeharto serta kroninya. Ada banyak kata Soeharto dalam Tap MPR itu merupakan hasil kompromi PPP serta Golkar disaat MPR di pimpin Harmoko.

“Usaha pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme mesti dilaksanakan lewat cara tegas pada siapa juga, baik petinggi negara, eks petinggi negara, keluarga, serta kroninya ataupun pihak swasta/konglomerat, termasuk juga eks presiden Soeharto, dengan terus memerhatikan prinsip praduga gak bersalah serta hak-hak asasi manusia,” demikian bunyi Masalah 4 Tap MPR Nomer XI Tahun 1998. Melalui Tap MPR itu, seakan Soeharto berubah menjadi nama penting yg butuh disorot dalam pemberantasan korupsi.
Ada juga partai konsolidasi Prabowo, yaitu PKS, yg mempersilakan publik memandang partai manakah yg kepala daerahnya sangat banyak terperangkap korupsi. PKS sama pendapat dengan Prabowo kalau korupsi di Indonesia kronis serta tiada perubahan dalam pemberantasannya.

“Masalah ini perlihatkan kalau program Revolusi Mental yg diusung dalam kampanye Pak Jokowi tidak sukses menggerakkan prilaku antikorupsi di warga,” katanya.

Basarah dari PDIP bicara kembali. Menurut dia, Jokowi telah perlihatkan potensi kepemimpinan mengatur negara. Dengan kepemimpinan Jokowi, penyelenggara negara tidak sekorup serupa pada jaman Soeharto.

“Bila semangat penyelenggara negaranya, dalam masalah ini merupakan presiden, ada sosok yg korup, sosok yg ingin memperkaya diri pribadi, sosok yg ingin memperkaya, menguntungkan golongannya sendiri, saya sangat percaya mendasar ekonomi yg demikian itu bakal hancur,” kata Basarah.

Partai Gerindra memperingatkan PDIP biar introspeksi diri saja daripada mengungkit korupsi saat saat kemarin. Soalnya, korupsi telah ada sejak mulai masa dahulu, bahkan juga sejak mulai awal kemerdekaan. Akan tetapi sekarang malah banyak kader PDIP yg dicokok KPK.

“Semestinya PDIP introspeksi. Renungkan, berapakah banyak kader PDIP diamankan KPK. Hampir setiap bulan kita dengar kader PDIP diamankan KPK,” ujar anggota Tubuh Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade.